Akan Ada Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Wacana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menambah nomenklatur kementerian, tampaknya bukan cuma sekedar isapan jempol belaka.

Sinyal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, yang tidak menutup untuk merevisi pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 seputar Kementerian Negara, di mana dalam tata tertib hal yang demikian cuma memuat kementerian yang maksimal berjumlah 34 saja.

“Revisi itu dimungkinkan,” ungkap dia di Rumit Parlemen slot Senayan, Jakarta, Pekan (12/5/2024).

Muzani meyakini, jika revisi itu akan dikerjakan untuk penambahan nomenklatur kementerian, maka dikerjakan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran pada Oktober akan datang.

“Ya revisi itu bisa sebelum (pelantikan) dikerjakan,” ungkap dia.

Berdasarkan Muzani, nomenklatur dari pemerintahan itu senantiasa berbeda dari segi tantangan program. Ia menyebut hampir tiap-tiap pemerintahan ada perubahan di tubuh kementerian.

“Saya kaprah hampir di tiap-tiap kementerian dahulu dari ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau perubahan, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan? Itu yang aku belum tahu,” klaim dia.

Muzani mengutarakan, undang-undang itu bersifat fleksibel dan bisa diubah. Sebab, tiap-tiap pemerintahan punya kebijakan berbeda.

“Sebab tiap-tiap presiden punya persoalan dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut aku UU kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menjelaskan bahwa wacana Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 tempat duduk, sepatutnya merubah tata tertib yang ada.

“Peraturan sepatutnya diubah. Menyenangi-menyukai jawara saja bagaimana perawakan kabinet ke depan,” kata Adi, Rabu (8/5/2024).

Bertolak Belakang dengan Jokowi
Padahal ini bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru merampingkan jumlah kementerian untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Seandainya demikian, Adi menilai bahwa bagus Jokowi maupun Prabowo mempunyai pandangan masing-masing berkaitan dengan kementerian.

” untuk kemajuan bangsa, anggaran sepatutnya dialokasikan, selain untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, ceritanya berbeda,” ujarnya.

Jumlah kementerian telah dikuasai dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 seputar Kementerian Negara.

“Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 maksimal 34,” demikian bunyi pasal hal yang demikian.

Penjelasan dalam Undang-Undang No. 39/2008 ini juga menceritakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengerjakan reformasi birokrasi dengan mengendalikan jumlah kementerian maksimal 34.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *